Pilihan Strategi dan Lintasan Kehidupan Seorang Intelektual

The ideal is to fight against the system taking the two fronts, the one internal to the schooling system and the one external to the schooling system. Of course, we have much space outside the system, much more space to work, to make decisions, to choose. We have more space outside the system, but we can create the space inside the system of the subsystem or the schooling in order to occupy the system. … But as much as possible, we should try to establish good relationships with the experience of people outside the system in order to help what we are trying to do inside. (Paulo Freire, pp. 202-203)

Ada satu buku bagus yang layak dan harus dibaca oleh para pendidik, pedagog, guru, akademisi, mahasiswa, professor dan lainnya—kutipan di atas saya ambilkan dari buku tersebut. Judulnya adalah “We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change” yang diedit oleh Brenda Bell, John Gaventa, dan John Peters, terbitan Temple University Press, Philadelphia, tahun 1990. Isinya adalah percakapan dari dua figur masyhur dalam dunia pendidikan, yakni Paulo Freire dan Myles Horton mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Hal menarik yang membuat mereka berdua jadi sama dan sekaligus berbeda adalah lintasan kehidupan dan pilihan-pilihan strategi perjuangan mereka dalam mewujudkan gagasan pendidikan rakyat (popular education) untuk transformasi sosial.


Myles Horton & Paulo Freire

Myles lahir pada 1905 di Tennesse Delta sebelah barat, daerah yang dikenal sebagai basis agrikultur dan ekonomi berbasis perbudakan, dengan kata lain adalah: daerah yang amat sangat miskin sekali! Untung saja keluarga Myles kondisi sosio-ekonominya relatif sedikit lebih baik daripada orang-orang kebanyakan di daerah itu, yakni: kedua orangtuanya berpendidikan dan sama-sama mengajar di sekolah tata bahasa. Namun keduanya sama-sama kehilangan pekerjaan ketika para guru diharuskan untuk memiliki sertifikasi. Myles masuk sekolah di Cumberland Presbyterian, hingga nilai-nilai kekristenan relatif kental dalam diri Myles. Ditambah ketika pada akhir tahun 1920 ia masuk ke Union Seminary, di situlah ia terpengaruh banyak oleh pemikiran Reinhold Niebuhr, seorang sosialis Kristen dan kritisi sosial. Ia juga belajar singkat sosiologi di University of Chicago. Kemudian ia berangkat ke Denmark untuk belajar pada gerakan Danish Folk High School di sana, ia berharap bisa mendapatkan pencerahan berkaitan dengan idenya untuk membangun sekolah komunitas di Amerika Serikat yang sudah lebih dulu muncul dalam angannya.

Myles & Freire
Myles & Freire

Myles memulai gerakan pendidikannya dengan mendirikan Highlander Folk School (sekolah rakyat Highlander) di dataran tinggi Cumberland, Tenesse, Amerika Serikat, pada 1932. Program tersebut dimulai dengan menggarap para pekerja kota yang telah ”diusir” dari tanah-tanah mereka dan dibawa ke kota sebagai buruh pabrik tekstil, pertambangan, dan lainnya. Gagasan pendidikan Myles selain dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristen dan sosialis kritis (ia nyatakan tiga hal utama yang berpengaruh dalam membentuk praksis pendidikannya adalah Bible, Shelley [seorang penyair di A.S. waktu itu] dan Marx) dan hasil pergulatan hidup-perjuangannya, juga banyak dibentuk oleh lingkaran terdekatnya, yakni keluarga, baik pada masa kecil maupun ketika sudah berumah tangga, terutama istrinya, Zilphia. Pada tahun 1935 Myles menikahi Zilphia, seorang pemusik dan penyanyi berbakat yang berkontribusi untuk Highlander dan Myles secara personal mengenai pemahaman bahwa musik dan kebudayaan dapat berperan dalam merawat perubahan sosial. Pada masa awal gerakan hak-hak sipil di A.S., Highalnder mengembangkan program Citizenship School, di John Island, South Carolina, sebagai respon atas permintaan komunitas kulit hitam di situ. Citizenship School mengajarkan orang-orang kulit hitam untuk membaca dan menulis agar mereka dapat berpartisipasi dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Seiring dengan itu juga dikembangkan prinsip-prinsip dalam pendidikan literasi yang didasarkan pada kebutuhan siswa dan untuk menggapai kebebasan.

Freire lahir tahun 1921 di Recife, sebuah daerah miskin di timur laut Brazil. Orangtuanya adalah pegawai rendahan di militer, dan pada masa Depresi ekonomi tahun 1930-an orangtuanya kehilangan pekerjaan. Freire kuliah di University of Recife untuk dididik menjadi pengacara. Nilai-nilai kekristenan relatif kental dalam benak Freire seiring dengan keikutsertaannya dalam gerakan aksi Katolik yang kemudian nantinya meletakkan dasar gerakan teologi pembebasan. Dalam perbincangan dengan Myles di buku yang saya sebutkan di atas, Freire menyatakan bahwa Frantz Fanon melalui bukunya “The Wretched of the Earth” juga memengaruhinya yang ia baca ketika akan menyelesaikan bukunya “Pedagogy of the Oppressed“, kemudian juga terpengaruh Albert Memi dengan bukunya “Colonizer and the Colonized“, setelah itu oleh Lev Vygotsky melalui bukunya “Thought and Language“, dan juga Gramsci tentu saja. Gagasan pemikiran pendidikan Freire selain dipengaruhi oleh gagasan teologi pembebasan Katolik dan pemikiran-pemikiran “Marxian” tersebut, juga dibentuk oleh lingkungan kehidupan dekatnya—sebagaimana Myles juga, mulai dari keluarganya ketika masih kecil maupun ketika sudah berkeluarga, yakni oleh istrinya, Elza Maria Costa de Oliveira (Freire menikah untuk kedua kalinya dengan mahasiswinya (Anna Maria Araujo) ketika Elza meninggal pada 1987).

Freire memulai aktivitas sosialnya pada tahun 1946 pada bagian pelayanan sosial di Pernambuco, ia mendapat tanggung jawab pada program pendidikan untuk masyarakat miskin kota dan pekerja industri, termasuk di daerah Recife, tempat kelahirannya sendiri. Di situlah ia kali pertama tertarik pada masalah pendidikan literasi orang dewasa dan pendidikan rakyat, di situ pula ia mulai membaca dan mengembangkan gagasan pendidikannya. Pada 1954 ia keluar dan mulai mengajar sejarah dan filsafat pendidikan di University of Recife. Kemudian pada pemilihan politik tahun 1959, Freire diberi kepercayaan untuk mengurus program pendidikan orang dewasa (Movimento de Cultura Popular) oleh walikota Recife terpilih yang dikenal progresif. Pada waktu yang sama ia mendapatkan gelar doktornya dari University of Recife, dalam karya doktoralnya ia menggambarkan perkembangan gagasan pendidikan orang dewasa yang ia formulasikan. Lingkup gerakan pendidikannya makin meluas ketika ia diangkat menjadi kepala dari program literasi nasional Brazil yang baru, melalui program itulah tahun 1964 metode pendidikan literasinya disebarkan sangat luas menjangkau lima juta orang yang buta huruf di seluruh Brazil. Sayangnya di tahun itu juga karena kudeta politik, maka ia sebagai bagian dari pemerintahan diusir dari Brazil. Ia kemudian ke Cili, seteah itu berangkat ke Harvard untuk mengajar dan sekaligus menulis di situ. Pada tahun 1970 ia bergabung dengan the World Council of Churches, di Jenewa, setelah itu ia hampir selalu bepergian ke banyak bagian negara di dunia untuk melihat dan mendampingi pengembangan program literasi yang ia gagas, dan ia pun tetap menulis, sampai pada tahun 1980 dia boleh kembali ke Brazil.

 

Karakteristik Gerakan 

Dua tipikal strategi perjuangan yang dilakukan oleh Freire dan Myles dapat dilihat dari sikap masuk dalam sistem kekuasaan negara (baca: pemerintah resmi) atau tetap sebagai oposisi penguasa. Basis gerakan Freire terutama adalah kampus dan melalui kekuasaan negara, sedangkan Myles adalah rakyat kebanyakan di lingkup yang lebih kecil, yakni di sekolah rakyat Highlander, Tennesse, AS. Freire memulai gerakan pendidikannya di masyarakat, kemudian masuk kampus, akhirnya masuk pada institusi resmi pemerintah yang membawahi program literasi di Brazil.

Di sisi lain, Myles selalu bekerja di luar kampus dan birokrasi pemerintahan, terutama dengan membangun basis gerakannya di Highlander Folk School yang akhirnya berganti nama menjadi Highlander Research and Education Center. Perubahan tersebut dilakukan sebagai taktik menghindari penolakan dan intimidasi kuat dari politik segregasi di A.S., bahkan waktu itu Highlander Folk School dituduh sebagai tempat pendidikan komunis. Namun Myles tetap dapat bertahan di situ selama lebih dari lima dekade. Freire juga mengalami peristiwa yang serupa, ketika pada tahun 1964 di Brazil terjadi gonjang-ganjing politik, ia terpaksa tidak dapat melanjutkan aktivitas literasi kritisnya. Ia banyak berkunjung di negara-negara di berbagai belahan dunia. Hal itulah yang membedakan antara Myles dan Freire, Myles akhirnya menjadi tidak lebih ”terkenal” dari Freire di dunia internasional.

Brenda Bell et.al., editor buku “We Make the Road by Walking” di atas menyatakan bahwa Freire lebih teoretis dalam tulisan dan diskursusnya, sebaliknya Myles lebih sederhana dengan menggunakan cerita-cerita dan anekdot-anekdot dalam mengemukakan gagasan pendidikannya. Freire kemudian jelas menghasilkan banyak buku teoretis tentang pendidikan pembebasan, atau yang banyak disebut juga sebagai pendidikan kritis dan pedagogi kritis (critical pedagogy), sementara Myles lebih senang bekerja secara praktis bergulat dengan realitas tanpa banyak menuliskannya secara teoretis. Dalam percakapannya dengan Freire, Myles mengakui “kelemahan” dirinya yang memang tidak banyak menuliskan konsepsi-konsepsi pendidikan yang ia yakini dan jalankan.

Dua gambaran intelektual di atas—dalam bidang pendidikan—menunjukkan perbedaan strategi dan jalan hidup. Sama-sama meyakini sebuah gagasan ideologis tertentu, kemudian berupaya untuk mewujudkannya, namun dengan strategi dan cara yang berbeda. Jejak historis kedua tokoh di atas menunjukkan bahwa konteks sosial, budaya, historis, ekonomi, dan lintasan kehidupan mereka turut menentukan strategi yang dilakukan. Freire mau tidak mau memang diusir dari negaranya, sementara Myles masih dapat bertahan di A.S. walaupun mendapat perlakuan yang juga tidak mengenakkan. Hal itu karena di Brazil pada 1964 terjadi kudeta politik yang membuahkan perubahan dan perombakan drastis, sementara di A.S. tidak. Gagasan Myles membangun sekolah rakyat Highlander muncul tidak hanya karena keprihatinan dalam melihat realitas, tapi juga dorongan personal pada diri Myles yang didukung oleh keyakinan ideologis yang ia yakini kebenarannya, Freire juga demikian.

Jalan hidup Freire lebih mendunia, sedangkan Myles lebih menggarap lokalitas, walaupun begitu bukan berarti Freire tidak menggarap lokalitas. Justru ketika ia ke Cili, Nikaragua dan lainnya ia turut mencoba membantu mendorong program pendidikan rakyat. Jalan untuk mendorong perubahan sosial (social transformation) yang dilakukan Freire, tidak sekadar melalui kerja-kerja riil di ranah praksis, melainkan melalui jalur akademik dan struktural kekuasaan negara. Hal itulah yang salah satunya diapresiasi oleh Myles, bahwa pendidikan luar sekolah sebagaimana yang ia lakukan melalui sekolah rakyat Highlander diakui sebagai bentuk pendidikan—oleh masyarakat dan terutama ”dunia akademik”—karena jasa Freire yang masuk dunia akademik dengan memberikan dasaran teoretisnya. Keduanya adalah dua figur yang saling melengkapi dalam jejak historis pedagogi kritis di dunia sekarang ini, perubahan sosial melalui pendidikan rakyat dewasa ini juga menurut hemat saya membutuhkan dua figur tersebut, yakni tidak hanya butuh figur seperti Freire, seorang intelektual yang membangun teori pengetahuannya dari praksis gerakan, lintas dunia akademik dan praksis riil; melainkan juga membutuhkan seorang aktivis gerakan pendidikan rakyat yang tekun, serius dan intensif di akar rumput sebagaimana Myles.

Jalan strategi dan lintasan kehidupan yang dicatat dalam jejak sejarah mereka tentu tidak hanya akibar reaksioner dari kondisi sosial masyarakat yang menderita, buta huruf, didiskriminasi, miskin dan lain-lainnya, melainkan juga jelas mereka mendasarinya dengan argumentasi “teoretis” yang kuat. Myles memilih di luar sistem–pendidikan formal–karena menganggap–berdasarkan pengalaman hidupnya–bahwa kalau masuk sistem hanya akan memperkuat sistem saja, sementara di luar sistem lebih terbuka ruang untuk bereksperimen dalam pendidikan rakyat tanpa dibebani oleh tata aturan sistem yang kaku. Di sisi lain Freire berargumen bahwa di dalam sistem sejatinya tetap terdapat peluang untuk membangun ruang-ruang gerakan kritis untuk merubah atau ”menduduki” sistem tersebut. Dan hal itu ia buktikan ketika menjadi kepala dari program literasi nasional Brazil. Termasuk ketika memutuskan masuk sistem pendidikan formal (kampus: di antaranya di Recife dan Harvard), maka gagasan pendidikan pembebasannya banyak dikenal orang, bukunya dipahami dan dijadikan panduan gerakan di akar rumput hampir di seluruh dunia, terutama di negara Dunia Ketiga.

 

Tantangan bagi Para Intelektual di Indonesia  

Sekarang dengan mengambil inspirasi dari ulasan di atas, jalan intelektual apakah yang telah dilakukan oleh para intelektual selama ini di Indonesia? Kecenderungannya ke mana? Hasilnya apa? Strategi apa yang bisa dilakukan oleh para intelektual di Indonesia sekarang? Tepatnya dan sebaiknya bagaimana, ketika dikaitkan dengan realitas sosial, kultural, politik dan ekonomi di Indonesia? Katakanlah kalau para intelektual di Indonesia masih bersetia pada cita-cita perubahan sosial ke arah yang lebih baik, yakni: memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan hak, demokrasi, multikulturalisme, ke-bhinneka-an dan sejenisnya, maka strategi apa yang tepat untuk dilakukan dalam konteks Indonesia kontemporer sekarang ini? Dengan tanpa membahas terlebih dulu konsepsi “intelektual” menurut Gramsci, Foucault, Bourdieu, Said dan lainnya, secara sederhana untuk keperluan catatan ringkas ini dapat kita formulasikan definisi sosiologis ”intelektual”, yakni: aktivitas yang mengandalkan olah nalar pikir (akal budi) dalam mempelajari, mengkaji, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tersebut di ranah sosial secara kritis dengan mendasarkan pada basis teoretis yang kuat. Dengan demikian, ”para intelektual” adalah mereka yang berpendidikan (educated)—akademik maupun non-akademik, formal maupun non-formal—dan bergelut secara intensif dengan ”aktivitas intelektual” tersebut. Bisa saja mereka adalah para aktivis, pekerja sosial, guru, dosen, profesor, politisi, budayawan, seniman, dan lainnya.

Sebagaimana diulas pada jalan kehidupan Myles dan Freire di atas, keduanya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik, karena jejak historis menunjukkan bahwa corak pendidikan yang mereka gagas, tawarkan dan wujudkan adalah pendidikan perlawanan (resistance education). Bentuk perlawanan dilakukan terhadap sistem hegemonik, tiran dan kolonial, dan juga terhadap cara pandang ideologis yang destruktif terhadap harkat kemanusiaan, maka ketika tiap-tiap perlawanan pasti bermuatan dan bersifat politik, jelas gerakan pendidikan mereka adalah gerakan politik. Dalam jejak sejarah sampai sekarang pun, tiap perubahan sosial meniscayakan praksis politik, terlebih ketika mengaitkannya dengan keberadaan negara, struktur sosial masyarakat, sistem ekonomi dan keyakinan ideologis. Berkaitan dengan rentetan pertanyaan pada paragraf pertama subbab “tantangan bagi para intelektual di Indonesia” di atas tentang strategi apa yang bisa dan tepat dirumuskan oleh para intelektual dalam mewujudkan perubahan sosial di Indonesia, maka mari kita daratkan figur para intelektual ini dalam konteks kekuasaan dan politik. Pertama adalah dengan menggambarkan gejala fenomenologis intelektualitas sekarang ini.

1. Gejala Pemusatan Wacana vs Gerakan Berbasis Lokalitas.

Di era muncul dan meluas-masifnya Media Baru (New Media), yakni media digital dalam bentuk televisi, internet, telepon seluler dan lainnya, justru yang terjadi adalah gerak wacana yang memusat. Lihat saja kemunculan “rivalitas” dua media televisi di Indonesia, yaitu Teve One dan Metroteve. Tren acara-acara berbasis reality show dan infotainment tampak berimbas pada cara kedua televisi tersebut dalam menyampaikan berita tentang politik faktual yang terjadi. Karakteristiknya mudah ditebak, yakni ketika terjadi peristiwa “politik” tertentu, misal saja kasus Nazaruddin, kasus Prita, kasus Century, kasus ressufle kabinet, kasus KPK, kasus bom bunuh diri, kasus PSSI, kasus Indonesia vs Malaysia dan lain-lainnya, maka satu kasus tersebut akan diulas habis-habisan. Formatnya bisa macam-macam, mulai dari diberitakan dalam acara khusus berita, sampai pada memasukkan dalam acara-acara diskusi dan dialog (misal: Todays Dialogue, Jakarta Lawyer Club—yang sekarang sudah diganti namanya). Ketika televisi sekarang sudah menjadi media yang hampir semua keluarga memilikinya, maka terjadilah satu pemusatan wacana yang dilakukan oleh dua stasiun televisi tersebut. Bahkan orang-orang di warung kopi, di warteg, di kampung-kampung, guru-guru di kantor sekolah, semuanya tahu tentang informasi tersebut dan terpengaruh untuk ikut serta membicarakannya, minimal terpengaruh untuk melihatnya di televisi dan memikirkannya serius.

Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena pendidikan politik yang dilakukan secara langsung oleh dua televisi tersebut telah secara sengaja atau tidak membawa diskursus politik pada satu tema/kasus tertentu yang sedang “in” atau menjadi tren obrolan. Masyarakat sekadar menjadi tahu tentang peta politik, paham intrik politik, mengerti masalah yang terjadi dalam tata kelola negara dan seterusnya, namun di sisi lain masyarakat banyak jadi hilang kesadaran kritisnya terhadap posisi dan aksi politik yang dapat mereka lakukan pada konteks sosial di mana mereka berada (lokal). Pendidikan politik yang dilakukan oleh televisi secara masif, dengan nalar reality show dan infotainment akan berpusat pada isu-isu yang terjadi di pusat kekuasaan negara, karena jelas layak jual, dan di balik itu juga terdapat kepentingan politik dari pihak-pihak yang berada di belakang kedua televisi tersebut. Memang terkadang masalah sosial dan politik “lokal” juga diangkat secara kritis, namun sebagaimana kasus-kasus lainnya, ia akan cepat tergusur oleh berita-berita baru yang lebih “hot” dan “in“. Di sinilah ungkapan yang muncul dari hadirnya jejaring sosial pertemanan seperti Facebook dan Twitter terbukti, bahwa “media—televisi, internet, telepon seluler dan lainnya—mendekatkan yang jauh sekaligus menjauhkan yang dekat” terbukti kebenarannya.

Banyak pemirsa yang menjadi timbul empatinya atas penderitaan masyarakat nun jauh di tempat lain, tapi ia justru tidak tahu masyarakat di sekitar tempat tinggalnya ada yang menderita serta membutuhkan banyak perhatian dan pertolongan. Hampir semua orang menyimak secara serius berita-berita politik di televisi, yang hampir semuanya adalah tema-tema besar dan sentralistis di pusat kekuasaan (baca: negara dan pemerintahan), hingga mereka menjadi tidak banyak memperhatikan masalah sosial, politik, budaya dan ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Betapa banyak orang fasih ngobrol tentang kasus bom bunuh diri, Nazaruddin, reshufle kabinet di Kantor Kelurahan, di kampus, di pos ronda, tapi hampir—atau bahkan sudah—tumpul kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekitar mereka. Dengan kata lain, mereka bisa mudah memahami peta politik nasional dan merumuskan sikap-sikap politik yang tepat untuk dilakukan, namun mereka gagal membaca peta politik lokal, apalagi untuk berani merumuskan sikap politik yang tegas dan tepat, karena kemampuan identifikasi masalahnya juga tidak diasah. Untunglah masih ada para intelektual organik ala Gramsci yang tetap bersedia bergerak di akar rumput, mencoba untuk tetap membangun kesadaran kritis dan kedaulatan rakyat. Banyak di antaranya yang merupakan generasi terkini dari para aktivis LSM transformatif—dalam tipologisasi Mansour Fakih—maupun mantan para aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru yang menjadi pioner-pioner perubahan di masyarakatnya masing-masing.

2. Gejala de-Politisasi vs Tarikan kuat Politik Praktis.

Kalau kita lihat secara lebih detil praktik pendidikan kita, yakni pendidikan formal persekolahan, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, akan terlihat kecenderungan depolitisasi yang kuat. Paling kentara tentu di perguruan tinggi, yakni ketika mahasiswa disibukkan dengan rutinitas perkuliahan hingga mereka tidak sempat mengembangkan diri untuk membangun kesadaran kritis. Macam-macam bentuknya mulai dari ketentuan syarat administratif masuk perkuliahan minimal 70 persen, melarang organisasi ekstrakampus–yang punya basis ideologis kuat–untuk beraktivitas di kampus, menggiring mahasiswa pada aktivitas akademik dalam bentuk mengejar target IPK, menang lomba-lomba akademik, iming-imingnya adalah hadiah uang pembinaan dan sejenisnya. Kelompok-kelompok studi mahasiswa yang dulu menjamur ketika disahkannya NKK/BKK oleh Daoed Joesoef sekarang tidak ada lagi, yang muncul adalah klub-klub diskusi yang tujuannya lebih banyak sekadar membuat karya ilmiah mahasiswa sesuai dengan tema yang ditentukan oleh pihak penyelenggara (Dikti, Pemkab misalnya). BEM pun relatif sama, tidak banyak BEM-BEM dan organisasi mahasiswa intrakampus lainnya yang punya sensitivitas politik tinggi terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya. Mahasiswa baru tentu saja akan menyesuaikan dengan sistem yang menjauhkan mereka dari praksis politik (bukan politik praktis) tersebut, karena sejak SMA juga jelas tidak ada praktik pembelajaran yang mengarah pada pembentukan kesadaran kritis tentang politik dalam arti luas.

Walaupun begitu, setidaknya memang ada dua intervensi politik yang bisa diidentifikasi pada jenjang SMA, yakni dari negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara (dengan pelajaran PKn, sejarah dan lainnya) atau dari gerakan ”oposisi” berbasis keagamaan (misalnya Islam skripturalis dan sejenisnya). Ketika dua-duanya sama-sama bersifat konservatif, yakni ideologi negara untuk “mengkonservasi” eksistensi negara dan rezim yang sedang berkuasa, dan ideologi agama untuk “mengkonservasi” nilai-nilai agama yang telah diinstitusionalisasikan dalam banyak mazhab-mazhab keagamaan, maka kecil peluang untuk terbangun kesadaran kritis mereka. Di situlah, mahasiswa baru ketika masuk kampus akan dengan “mudah menyesuaikan diri” menerima tanpa kritik sistem kampus dengan segenap deretan aktivitas yang harus dilakukan. Selain itu juga tuntutan dunia kerja menjadi pertimbangan tersendiri agar secepatnya mereka berkuliah, lulus dan akhirnya mencari kerja yang tepat dan bagus. Hasil model pendidikan seperti ini, yakni yang digerakkan di balik layar oleh ideologi konservatisme dan neo-liberalisme–dengan menggiring tujuan sekolah/kuliah untuk semata-mata mencari ijazah sebagai syarat kerja di dunia industri, hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang nir-kesadaran politiknya. Mereka menjadi abai terhadap praksis politik, paling banter adalah sekadar paham politik, mengecam secara diam-diam praktik politik kotor, namun tidak mengambil sikap politik dan ikut secara partisipatif dalam aksi-aksi politik. Padahal jelas bahwa perubahan sosial mensyaratkan aksi-aksi politik yang tegas dan riil.

Di sisi lain, ternyata banyak juga kalangan intelektual dan aktivis gerakan sosial yang masuk dalam tarikan politik praktis (partai politik). Dari mereka relatif muncul argumen bahwa itu semua dilakukan sebagai sebuah strategi untuk melakukan perubahan dari dalam sistem politik nasional, namun dari sisi pihak yang kontra dengan mereka, maka masuknya para intelektual dan politis tersebut sekadar dimaknai sebagai ikut terjerat dalam lingkaran kekuasaan partai-partai dalam mengukuhkan hegemoni dan status quo mereka atas masyarakat. Sayangnya sampai sekarang—kalau kita mulai menghitung masuknya para intelektual dan aktivis dalam politik praktis tersebut pada awal 2000-an—lebih dari satu dekade setelah reformasi politik tahun 1998, terlihat tidak ada perubahan sosial dan politik berarti di dalam perpolitikan nasional. Bahkan tampak makin runyam dan memalukan. Sangat-sangat berbeda dari apa yang dilakukan oleh Freire misalnya ketika mengambil sikap masuk dalam sistem politik “resmi” pemerintah berkuasa, yang dipertontonkan oleh kebanyakan para politisi sekarang bukan politik kebangsaan dan kerakyatan yang dijadikan dasar sikap politiknya, melainkan hasrat keserakahan pribadi (nanti bisa dilihat kaitannya dengan lingkaran reproduksi kapital dalam kekuasaan rezim berkuasa). Tarikan politik praktis yang kuat tersebut dengan berbagai kontroversi yang dilakukan oleh para “wakil rakyat” di partai politik tidak hanya membuahkan praktik politik yang tidak pro-rakyat, melainkan juga menghasilkan masyarakat yang apatis dan apolitik. Akumulasi dari hasil pendidikan yang apolitik dan tarikan politik praktis hanya akan mereproduksi kekuasaan politik di tangan para politisi yang tidak pro-transformasi sosial, selain itu yang tidak kalah memprhatinkan tentu saja adalah pelanggengan reproduksi kemiskinan di masyarakat.

Merumuskan Strategi Gerakan

Kalau kondisinya seperti yang disebutkan di atas, maka bagaimanakah perubahan sosial bisa dilakukan oleh masyarakat? Bagaimanakah posisi dan sikap yang mestinya diambil oleh para intelektual untuk ikut serta mendorong perubahan sosial di masyarakat?—terutama melalui praksis politik pendidikan.

NB: Notes ini adalah catatan ringkas yang tentu saja masih butuh untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk menjawab pertanyaan “merumuskan strategi gerakan” di atas. Notes ini disajikan sebagai pengantar diskusi Forum Bukit Stonen, di rumahnya Prof. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jl. Stonen No. 40, Semarang), 21 Oktober 2011 (pukul. 19.30 s.d. 23.00 WIB), forum diskusi ini diselenggarakan rutin sebulan sekali dengan cakupan tema yang luas (pendidikan, hukum, filsafat, kebudayaan, politik dll) atas prakarsa Prpf. Tjetjep dan kawan-kawan Komunitas Embun Pagi, Semarang. [Terima kasih buat Kang Niam atas pinjaman bukunya]

Referensi

Bell, Brenda, John Gaventa dan John Peters (eds.). (1990). We Make the Road by Walking: Conversations on Education and Social Change. Philadelphia: Temple University Press.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s