Yogya dan Pendidikan Sejarah Kritis

Rakyat Dukung Penetapan Sultan
Rakyat Dukung Penetapan Sultan

Problem keistimewaan Yogyakarta pada akhir 2010 lalu yang diprovokasi oleh pemberitaan di media massa mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang “monarki” di Yogyakarta mengundang kontroversi dan kemarahan rakyat Yogya. Saat itu juga bermunculan banyak pembelaan atas keistimewaan Yogyakarta dengan mengacu pada fakta historis telah menunjukkan betapa pendidikan sejarah secara lebih detail, kritis dan kontekstual amatlah penting.

Ketidaktahuan para birokrat dan pejabat negara mengenai fakta historis di balik Dekrit 5 September 1945 oleh Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, sebuah kerelaan untuk bergabung dan mendukung Republik Indonesia, bahkan mengorbankan Keraton dan tanah Yogya sebagai Ibu Kota Republik Indonesia mulai Januari 1946 hingga Desember 1948 tentu sangat menggelikan. Kalau fakta historis itu saja tidak tahu, bagaimana mungkin bisa memahami dengan baik nilai substansial sumbangan Yogya untuk Indonesia? Jika ditilik lebih jauh, bukan tidak mungkin ketidaktahuan tersebut adalah buah dari peremehan pendidikan sejarah di sekolah-sekolah selama ini.

Bahkan sampai sekarang pendidikan sejarah dianggap tidak lebih penting dari matematika, fisika, kimia, biologi, pendidikan agama, bahasa Inggris dan sejenisnya. Mempelajari sejarah dianggap segampang kita hanya wajib mengetahui peristiwa lengkap dengan pelaku, waktu, dan tempat terjadinya. Ironisnya, pada buku-buku teks pelajaran sejarah di sekolah, materi yang diberikan hanya catatan sejarah yang dangkal saja, intinya hanyalah materi yang sekiranya akan keluar dalam ujian sekolah. Praktik pembelajaran sejarah tiada lain kecuali sekadar untuk mengejar target capaian standar kompetensi dan isi yang ditentukan oleh kurikulum saja.

Dan ini adalah problem tersendiri dari model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang diimplementasikan di sekolah-sekolah sekarang. Model yang begitu kaku dengan target-target kompetensi yang kaku pula, akhirnya menjadikan tidak banyak ruang kreasi bagi guru dalam mengembangkan praktik pembelajaran, termasuk memperluas dan memperdalam materi secara lebih substansial. Inilah model kurikulum dan pendidikan yang didorong oleh ideologi kinerja (performance) sebagaimana salah satunya diulas oleh Peter McLaren dalam Schooling As A Ritual Performance (1999). Tidak aneh ketika kemudian kita tidak belajar detail-detail sejarah karena dibatasi oleh waktu dan target belajar yang kaku untuk sekadar mengejar kinerja.

Upaya untuk menjadikan pendidikan sejarah sebagai pelajaran yang penting di sekolah juga kadang salah kaprah, antara lain dengan mengusulkan untuk dijadikan salah satu pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN). Karena hal itu justru pada akhirnya lagi-lagi akan jatuh pada model pembelajaran yang mengejar target asal lulus saja, jadi bukan lagi asal mengejar target kurikulum, melainkan memberikan pelajaran model drill and practice, yakni hafalan dan latihan soal yang kira-kira akan keluar di UN saja. Bukannya sebuah solusi, tapi usul pelajaran sejarah masuk UN justru akan berakibat lebih parah nantinya.

Kirab Agung Djogja
Kirab Agung Djogja

Belajar dari peristiwa yang bermula dari kealpaan sejarah, seperti kontroversi soal Yogyakarta sekarang, maka sudah seharusnya praktik pendidikan sejarah harus direformasi total. Pertama, pendidikan sejarah harus ditujukan pada detail fakta sejarah. Dan itu artinya tidak dapat dilakukan dengan cara meneruskan praktik pendidikan sejarah yang ada sekarang. Praktik pendidikan sejarah harus dirubah dan diorientasikan pada aktivitas eksplorasi dan kritik sejarah. Hanya dengan itulah detail-detail sejarah, termasuk substansi nilai sejarah dapat diperoleh dan pahami dengan baik.

Praktik pendidikan sejarah ini tentu membutuhkan waktu dan intensitas yang lebih. Menumbuhkan rasa ingin tahu siswa misalnya, tidak dapat dibatasi oleh waktu dua kali pertemuan tatap muka saja, dan setelah itu ganti materi, karena tuntutan target capaian kompetensi oleh ketentuan kurikulum. Eksplorasi dan kritik sejarah hanya dapat dilakukan secara intensif dengan diskusi dan studi literatur oleh siswa. Untuk mempelajari sejarah integrasi Yogyakarta ke Indonesia misalnya, harus cukup waktu bagi guru dan siswa untuk mengeksplorasi pertanyaan: apa fakta historis di baliknya, apa motivasi integrasi, bagaimana perlakuan Orde Baru terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sejarah Yogyakarta sendiri bagaimana dan seterusnya.

Kedua, pendidikan sejarah harus ditautkan dengan kesadaran kritis akan kekuasaan dan ideologi. Sudah terang pada pascareformasi 1998, bahwa kekuasaan Orde Baru banyak menyembunyikan fakta sejarah yang sekiranya akan mengancam kestabilan status quo-nya sebagaimana Orde Lama juga membangun sejarahnya sendiri untuk melegitimasi kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kekuasaan Soekarno. Artinya, sejarah dibentuk oleh kepentingan kekuasaan dan ideologi. Dengan memiliki kesadaran kritis inilah, maka mempelajari sejarah tidak akan menerima begitu saja materi yang ada di buku teks resmi, melainkan akan terus mencari sumber-sumber lain.

Di sinilah nalar kritis siswa akan terbangun, demikian juga rasa ingin tahunya dalam bentuk eksplorasi lebih lanjut. Mempelajari sejarah tanpa nalar kritis ingin tahu dan tanpa menautkan dengan ideologi adalah ibarat makan roti dengan melupakan siapa pembuatnya, di mana membuatnya, bagaimana cara membuatnya, apa bahan-bahannya, tujuannya apa dan seterusnya. Dengan demikian, belajar sejarah juga harus belajar fakta politik yang terjadi dalam peristiwa sejarah tersebut. Dalam kasus integrasi Yogya ke Indonesia, artinya juga harus belajar nilai-nilai, kultur, kearifan lokal, ideologi, filsafat, dan praktik politik waktu itu.

Ketiga, pendidikan sejarah harus dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian. Belajar sejarah tanpa dibenturkan dengan realitas kekinian akan percuma dan justru berbuah masalah seperti kasus keistimewaan Yogyakarta sekarang. Mempelajari sejarah dengan mengetahui detailnya, sampai pada anasir-anasir pembentuk dan yang melingkupi sejarah itu sendiri seperti nilai, kultur, ideologi, dan politik adalah modal sosio-kultural untuk mengkaji kondisi sekarang. Jangan sampai kita mengambil keputusan politik yang ahistoris, juga jangan sampai kita lupa bahwa betapa besar sumbangan Yogya bagi Indonesia, termasuk sikap kenegarawanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII waktu itu.

Bagaimana bisa melaksanakan praktik pendidikan sejarah yang seperti itu? Tiada lain jawabnya adalah perombakan total kurikulum sejarah kita. Bukankah ironis ketika sejak dini anak-anak diarahkan agar bisa fasih berbahasa Inggris, tahu betul kultur dan juga sejarah Amerika dan Eropa, tapi lupa mempelajari sejarah lokal daerah dan bahkan kampung kelahiran sendiri. Pada alam pikir modernitas, pasar bebas dan kapitalisme global, orangtua rela mengeluarkan banyak duit untuk anak-anaknya ikut les matematika, musik, bahasa asing dan sejenisnya, tapi untuk sekadar menumbuhkan ide komunitas belajar sejarah saja tidak ada.

Padahal dari pendidikan sejarah itulah identitas dan karakter siswa sebagai warga negara Indonesia akan terbentuk. Lalu sejauh mana pemerintah akan bersedia merombak kurikulum sejarah dan kurikulum pendidikan nasional sekarang ketika mereka agaknya masih merasa nyaman dengan kemapanan praktik pembelajaran berbasis kinerja, kurikulum yang kaku dan berbasis kompetensi dengan orientasi pada penguasaan kompetensi dan skill praktis untuk dunia kerja kapitalisme global? [ ]

Oleh Edi Subkhan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s