Salah Paham tentang Ujian Nasional

Siswa Menolak Ujian Nasional
Siswa Menolak Ujian Nasional

Kesalahan lebih fatal terjadi ketika pemerintah nanti betul-betul mengetok palu bahwa mata pelajaran yang akan diujikan dalam Ujian Nasional (UN) menjadi 13 (tigabelas mata pelajaran) (Sindo, 13/12/10). Terbayang di depan mata akan makin banyak anak-anak depresi, bahkan mungkin bunuh diri, makin banyak sekolah menyelenggarakan istighosah untuk kelulusan UN, bisa jadi makin banyak ketidakjujuran guru dan siswa, makin banyak pula uang melayang untuk masifikasi les-les dan try out UN.

Bermula dari filosofi bahwa pendidikan adalah upaya untuk mendidik manusia agar menjadi seutuhnya manusia (Driyarkara), maka formalisasi dan institusionalisasi pendidikan dalam bentuk praktik persekolahan harusnya juga ditujukan untuk mengolah potensi manusia. Tujuan belajar dan bersekolah dengan demikian adalah untuk mengoptimalkan potensi siswa-siswinya, mengasah nalar dan nuraninya, sensitivitas sosialnya, daya kreasi dan estetisnya. Orang yang mendapatkan pendidikan oleh karenanya disebut sebagai orang berpendidikan (educated man) yang tidak ditunjukkan dengan ijazah dan gelar-gelar akademik, melainkan oleh nalar dan sikapnya.

Nah, adanya UN ternyata telah melencengkan dasar dan tujuan filosofi pendidikan tersebut, tidak hanya proses belajar jadi sekadar drill and practice, bahkan di banyak tempat terjadi degradasi etika dan moral ketika banyak oknum pejabat pendidikan, guru dan siswa bersepakat untuk curang dalam UN agar siswa-siswinya lulus 100 persen. Bukannya pemerintah melihat fenomena tersebut sebagai imbas dari kesalahan konsep UN, justru guru dan siswa di sekolah yang dikambinghitamkan. Bahkan pemerintah bangga karena menganggap UN memotivasi guru dan anak-anak giat belajar, padahal di lapangan giat belajar yang terjadi adalah belajar model drill and practice soal-soal prediksi UN. Ironis! Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama kita harus memahami kembali bahwa UN sekadar alat ukur belajar, UN sendiri tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas siswa. Justru UN adalah pemvonis bodoh-pintar, lulus-tidaknya siswa. Ibarat penggaris sebagai alat ukur tinggi badan seorang anak, maka penggaris itu tidak mungkin bisa meninggikan tubuh si anak, melainkan makanan bergizi dan olah raga yang cukuplah yang dapat menaikkan tinggi badan si anak.

Pendidikan pun sama saja, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan siswa bukan UN, melainkan praktik pembelajaran yang berkualitas, guru berkualitas, fasilitas yang memadai, kultur yang kondusif dan lainnya. UN hanya alat ukur untuk mengetahui kualitas siswa dalam mata pelajaran tertentu dengan fokus pada aspek kognitif, itu saja. Dengan demikian kalaupun pemerintah akan menggunakan UN sebagai alat ukur untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia pun, maka yang dapat terpetakan juga hanyalah kemampuan siswa pada pelajaran tertentu, lebih khusus lagi adalah kemampuan kognitif, belum kemampuan afektif dan psikomotorik.

Di titik inilah pendapat kawan-kawan yang menolak UN agar UN hanya diposisikan sebagai cara untuk memetakan kualitas pendidikan nasional harus dikritik ulang, karena ternyata jelas-jelas UN tidak komprehensif sebagai alat ukur. Sementara itu, kalau betul ingin mengetahui peta kualitas pendidikan nasional secara komprehensif, maka alat ukurnya juga harus komprehensif. Tidak usah muluk-muluk, kita dapat menggunakan data dan informasi guru dan sekolah dalam menilai ranah kognitif, afektif dan psikomotorik selama proses pembelajaran sebagai data awal mentahnya.

Syaratnya, penilaian di ujung tombak praktik pendidikan ini harus tepat dalam menilai siswa, jangan sampai seperti UN yang mengasumsikan bisa menilai ranah afektif dan psikomotorik siswa di atas kertas. Data dan informasi tingkat sekolah sebagai akumulasi data per kelas dan per siswa akan menunjukkan kelemahan dan kelebihan siswa-siswa sekolah tersebut dalam tiga ranah sasaran pembelajaran tersebut (kognitif, afektif, dan psikomotorik). Data dan informasi ini kemudian digabung dengan sekolah-sekolah lain dalam satu kabupaten, naik ke level propinsi dan kemudian ke Pusat.

Harap Tenang Ada UN
Harap Tenang Ada UN

Cara ini jelas lebih efisien dari segi pendanaan dibanding UN yang habis bermiliar-miliar untuk cetak soal, cek jawaban, bayar transportasi kirim soal ujian, tim independen dan lainnya. Dan cara ini sesuai dengan konsep desentralisasi dan otonomi pendidikan sekarang, yakni memperkuat basis sekolah di tingkat lokal. Di siniah, pertama guru harus kuat intelektual untuk paham betul cara menilai siswa yang adil, fair, jujur sesuai dengan ranah yang diasah. Misal untuk menilai afektif harus dilihat sikap sosial, etika dan karya estetika siswa, untuk menilai psikomotorik harus dilihat perkembangan fisik, biologis dan psikologis siswa, untuk menilai kognitif baru boleh menggunakan ujian tertulis.

Dari peta kualitas pendidikan yang komprehensif tersebut, upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan langsung mengacu pada kondisi sekolah sebagai ujung tombak pendidikan nasional. Strategi perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas guru, dan perubahan metode pembelajaran harus dilakukan di level sekolah tersebut untuk mengatasi kelemahan siswa di situ pada ranah kognitif, afektif atau psikomotorik. Strateginya pun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan guru, siswa dan sekolah tersebut, bukan digeneralisasi per daerah. Inilah cara menguatkan institusi sekolah dan betul-betul meninggikan martabat guru.

Jadi, kasak-kusuk penaikan standar UN sebagai peningkatan kualitas pendidikan amatlah tidak relevan dan sama sekali tidak tepat, apalagi rencana menggunakannya sekaligus sebagai alat test untuk masuk kampus. Penambahan mata pelajaran yang diujikan juga bukan cara untuk menaikkan martabat pelajaran jadi setara, justru akan makin memperburuk, karena ketigabelas pelajaran hanya akan diuji aspek kognitifnya saja melalui UN, yang akan didahului oleh praktik drill and practice di sekolah-sekolah. Bayangkan, pelajaran kewarganegaraan dan agama jika hanya dipelajari dengan cara dangkal seperti itu, kemudian masih sekadar diuji di atas kertas dengan UN saja.

Oleh karena itu UN harus ditiadakan dan diganti model evaluasi yang lebih komprehensif sebagaimana saya kemukakan sebelumnya. Setelah itu, nanti juga harus dikembangkan model evaluasi yang berbasis pada kemampuan, bakat dan minat siswa, di mana siswa bebas mengikuti ujian yang lebih adil, menghargai keunikan dan otentisitas diri siswa dan tanpa paksaan. Bukan model evaluasi general dan universal seperti UN sekarang, juga bukan model evaluasi menurut standar daerah dengan membedakan menjadi Pusat dan daerah, Indonesia Barat dan Timur dengan alasan menyesuaikan kondisi daerah.

Oleh Edi Subkhan

2 thoughts on “Salah Paham tentang Ujian Nasional

  1. credit card processing for medicinal marijuana says:

    The Defense Advanced Research Projects Agency transforms scientific speculation
    into amazing reality. Contrary to popular belief – that medicinal marijuana dispensary merchant account is harmful for you – newer and emerging studies are demonstrating
    that the there are nontoxic ways of using the medicine, and that it can provide substantial results for patients without any feared
    complications, drug interactions or adverse reactions.

    Legality of Use of marijuana merchant account as Religious
    Sacrament.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s